Pada bulan Februari hingga Maret 2011, Yayasan Wisnu telah menyelenggarakan seminar di tingkat kecamatan bekerja sama dengan Yayasan TIFA, Jakarta dalam rangka mengkoordinasikan gagasan masyarakat dengan berbagai unsur pembuat kebijakan pada masing-masing level. Antara lain, wakil rakyat yang duduk di parlemen kabupaten dan komisi yang membidangi, pemerintah daerah melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA), aparat Kecamatan yang membawahi wilayah desa setempat, Perbekel dan Pengurus Desa Adat, serta perwakilan majelis Desa Pakraman. Seminar-seminar yang diselenggarakan tersebut dilaksanakan dengan tema yang berbeda-beda dan unik sesuai dengan kebutuhan dan situasi desa setempat, namun masih dalam rangka pewacanaan penataan ruang di desa oleh masyarakat.
Rangkaian seminar tersebut merupakan bagian dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan usulan-usulan masyarakat dalam menata ruang desa menjadi tampat hidup yang bermanfaat dan memenuhi kaidah Tri Hita Karana. Sebelum diselenggarakan seminar di tingkat propinsi, Tim Tata Ruang Desa juga secara intensif melaksanakan rapat Tim Tata Ruang Desa, diskusi materi dengan para akademisi, mengkonsultasikan substansi keruangan dan kewenangan desa pakraman dengan Majelis Utama Desa Pekraman, serta melakukan kajian hukum dengan para pakar hukum mengenai kebijakan-kebijakan formil yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
Setelah rangkaian seminar di empat kecamatan tersebut terlaksana, Yayasan Wisnu bersama Tim Tata Ruang di masing-masing desa berinisiatif untuk mengembangkan gagasan berbasis hasil seminar kecamatan tersebut, ke dalam suatu forum diskusi yang lebih luas cakupan dan ruang lingkupnya, yakni forum yang dapat mengkaitkan dan membahas inisiatif penataan ruang desa oleh masyarakat ini dalam konteks kebijakan ketataruangan provinsi. Gagasan ini muncul dengan suatu pertanyaan kunci “di manakah letak inisiatif penataan ruang tingkat desa oleh masyarakat ini, dihadapan kebijakan nasional di bidang ketataruangan dan Peraturan Daerah Propinsi No.16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali?” Seminar tingkat provinsi kemudian dilakukan merupakan kolaborasi antara Yayasan Wisnu dan Bali DWE (Desa Wisata Ekologis) pada tanggal 23 Maret 2011.
Bali DWE merupakan asosiasi desa wisata ekologis yang mempunyai kepentingan atas terbentuknya tatanan ruang kehidupan berkeadilan dan masyarakatnya mampu menyikapi perkembangan kepariwisataan agar dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dan kelestarian budaya serta lingkungan. DWE (baca: duwe) merupakan spirit inti-utama (unteng) yang menjadi ciri kemurnian, keunikan, keistimewaan, dan ke-lian-an atau oroginalitas masyarakat Bali. Dalam acara ini, diselenggarakan pula peluncuran (launching) dua buah buku yang mengulas materi pokok tentang ketataruangan di Bali, yang juga memuat pengalaman Yayasan Wisnu bersama masyarakat desa mengusahakan terwujudnya ketataruangan di Bali yang adil dan berwawasan lingkungan.
Buku pertama berjudul “Desa Berdaulat Menuju Keterbukaan Dunia: Panduan Mengelola Bersama Potensi Wisata Ekologis”. Buku ini merupakan buku panduan pengelolaan potensi desa sebagai upaya pengembangan wisata ekologis. Buku ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Wisnu, Asosiasi Bali DWE dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Buku kedua berjudul “BALIisme: kearifan tradisi Bali menghadapi banjir besar 2020”, kerja sama Yayasan Wisnu dan para Budayawan Bali yang mengulas prinsip-prinsip pokok ajaran hidup masyarakat Bali dalam menghadapi pasar bebas 2020. Buku ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Wisnu dan Departemen Dalam Negeri. Dalam kesempatan launching buku ini, Yayasan Kehati dan Departemen Dalam Negeri berkesempatan memberikan sambutan dan ulasan pengantar tentang muatan substansi kedua buku tersebut, sekaligus membuka wacana bagi para hadirin peserta seminar dan lokakarya. Komang Pekak dan Dadong Rerod berperan untuk mengantarkan acara dalam peluncuran buku, sekaligus menghibur penonton dengan lawakan penuh makna selama hampir satu jam.
Rangkaian seminar tersebut merupakan bagian dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan usulan-usulan masyarakat dalam menata ruang desa menjadi tampat hidup yang bermanfaat dan memenuhi kaidah Tri Hita Karana. Sebelum diselenggarakan seminar di tingkat propinsi, Tim Tata Ruang Desa juga secara intensif melaksanakan rapat Tim Tata Ruang Desa, diskusi materi dengan para akademisi, mengkonsultasikan substansi keruangan dan kewenangan desa pakraman dengan Majelis Utama Desa Pekraman, serta melakukan kajian hukum dengan para pakar hukum mengenai kebijakan-kebijakan formil yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
Setelah rangkaian seminar di empat kecamatan tersebut terlaksana, Yayasan Wisnu bersama Tim Tata Ruang di masing-masing desa berinisiatif untuk mengembangkan gagasan berbasis hasil seminar kecamatan tersebut, ke dalam suatu forum diskusi yang lebih luas cakupan dan ruang lingkupnya, yakni forum yang dapat mengkaitkan dan membahas inisiatif penataan ruang desa oleh masyarakat ini dalam konteks kebijakan ketataruangan provinsi. Gagasan ini muncul dengan suatu pertanyaan kunci “di manakah letak inisiatif penataan ruang tingkat desa oleh masyarakat ini, dihadapan kebijakan nasional di bidang ketataruangan dan Peraturan Daerah Propinsi No.16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali?” Seminar tingkat provinsi kemudian dilakukan merupakan kolaborasi antara Yayasan Wisnu dan Bali DWE (Desa Wisata Ekologis) pada tanggal 23 Maret 2011.
Bali DWE merupakan asosiasi desa wisata ekologis yang mempunyai kepentingan atas terbentuknya tatanan ruang kehidupan berkeadilan dan masyarakatnya mampu menyikapi perkembangan kepariwisataan agar dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dan kelestarian budaya serta lingkungan. DWE (baca: duwe) merupakan spirit inti-utama (unteng) yang menjadi ciri kemurnian, keunikan, keistimewaan, dan ke-lian-an atau oroginalitas masyarakat Bali. Dalam acara ini, diselenggarakan pula peluncuran (launching) dua buah buku yang mengulas materi pokok tentang ketataruangan di Bali, yang juga memuat pengalaman Yayasan Wisnu bersama masyarakat desa mengusahakan terwujudnya ketataruangan di Bali yang adil dan berwawasan lingkungan.
Buku pertama berjudul “Desa Berdaulat Menuju Keterbukaan Dunia: Panduan Mengelola Bersama Potensi Wisata Ekologis”. Buku ini merupakan buku panduan pengelolaan potensi desa sebagai upaya pengembangan wisata ekologis. Buku ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Wisnu, Asosiasi Bali DWE dan Yayasan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Buku kedua berjudul “BALIisme: kearifan tradisi Bali menghadapi banjir besar 2020”, kerja sama Yayasan Wisnu dan para Budayawan Bali yang mengulas prinsip-prinsip pokok ajaran hidup masyarakat Bali dalam menghadapi pasar bebas 2020. Buku ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Wisnu dan Departemen Dalam Negeri. Dalam kesempatan launching buku ini, Yayasan Kehati dan Departemen Dalam Negeri berkesempatan memberikan sambutan dan ulasan pengantar tentang muatan substansi kedua buku tersebut, sekaligus membuka wacana bagi para hadirin peserta seminar dan lokakarya. Komang Pekak dan Dadong Rerod berperan untuk mengantarkan acara dalam peluncuran buku, sekaligus menghibur penonton dengan lawakan penuh makna selama hampir satu jam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar